Bukan Rp700 Ribu, Realitas Upah Pengupas Bawang di Bogor Justru Jauh di Bawah Klaim Prabowo
Ucapan Presiden Prabowo Subianto soal buruh pengupas bawang asal Bogor yang disebut mendapat upah Rp700 ribu per kilogram ternyata tidak menggambarkan kondisi pekerja di lapangan. Alih-alih menemukan bayaran fantastis seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, emak-emak di Bogor justru mengaku menerima upah jauh lebih kecil.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026), Prabowo memperkenalkan Susanah, warga Kabupaten Bogor sebagai buruh harian pengupas bawang. Ia menyebut Susanah mendapatkan upah sekitar Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan. Sebab, jika benar ada pekerja yang mendapatkan Rp700 ribu hanya untuk mengupas satu kilogram bawang, hitungannya tentu terdengar sangat fantastis.
Kenyataannya di Kampung Pabuaran, Cimanggis, Bogor, sejumlah emak-emak memang sibuk mengupas bawang untuk memenuhi kebutuhan acara kemerdekaan. Namun, upah yang mereka terima sama sekali tidak mendekati angka Rp700 ribu per kilogram. Salah satu pekerja bahkan menyebut bayaran mengupas bawang di tempatnya hanya sekitar Rp1.200 per kilogram. Angka tersebut tentu membuat klaim Rp700 ribu per kilogram terdengar semakin janggal.
Presiden memang bisa saja mengalami salah ucap atau menerima informasi yang keliru. Namun, ketika seorang warga biasa dibawa ke panggung kenegaraan sebagai contoh keberhasilan program pemerintah, data mengenai kehidupan warga tersebut semestinya tidak boleh asal. Apalagi, angka Rp700 ribu per kilogram bukan angka kecil. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menciptakan gambaran seolah-olah pekerjaan informal seperti mengupas bawang sudah memberikan penghasilan luar biasa besar. Padahal, para pekerja di lapangan justru menunjukkan realitas yang jauh berbeda.
Sumber: KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA
Ketika publik mempertanyakan hal tersebut, respons pemerintah justru meminta masyarakat tidak terlalu fokus pada satu atau dua kalimat dalam pidato. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan publik sebaiknya melihat gagasan besar pidato dan tidak terjebak pada potongan pernyataan yang viral, padahal hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesalahan fakta. Justru, kalau pemerintah ingin menunjukkan bahwa program perlindungan sosial benar-benar berdampak, cerita warga yang ditampilkan harus disampaikan secara akurat. Susanah tidak perlu dibuat seolah-olah memiliki penghasilan Rp700 ribu per kilogram untuk membuktikan bahwa program pemerintah membantu kehidupannya.
Kesalahan angka mungkin hanya berlangsung beberapa detik dalam sebuah pidato. Namun bagi masyarakat yang hidup dengan upah seadanya, perbedaan antara Rp700 dan Rp700 ribu seolah-olah memalsukan realita yang ada.
