Mengenal Bougainville, Wilayah yang Berpeluang Menjadi Negara Baru Dekat Indonesia
Indonesia berpotensi memiliki satu negara tetangga baru dalam beberapa tahun ke depan. Wilayah Otonom Bougainville, yang selama ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini, telah menetapkan target untuk meraih kemerdekaan penuh pada 2030 setelah lebih dulu memasuki masa pemerintahan mandiri pada 2027.
Sumber: Facebook
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Bougainville Ishmael Toroama. Menurutnya, langkah menuju kemerdekaan bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan bagian dari proses panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun sejak konflik bersenjata di kawasan itu berakhir.
Bougainville sendiri memiliki sejarah yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Papua Nugini. Secara geografis, gugusan pulau ini berada di timur Pulau Papua dan tidak terlalu jauh dari Indonesia, khususnya wilayah Papua. Meski secara administratif menjadi bagian dari Papua Nugini sejak negara tersebut merdeka pada 1975, banyak warga Bougainville merasa memiliki identitas budaya dan politik yang berbeda.
Keinginan untuk memisahkan diri semakin menguat setelah konflik sipil yang berlangsung pada akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai persoalan, mulai dari pembagian keuntungan tambang, ketimpangan pembangunan, hingga tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Perang itu diperkirakan menewaskan ribuan orang sebelum akhirnya berakhir melalui Perjanjian Perdamaian Bougainville pada 2001.
Sebagai bagian dari kesepakatan damai, Bougainville memperoleh status otonomi khusus dan diberi kesempatan menggelar referendum mengenai masa depannya. Referendum yang dilaksanakan pada 2019 menghasilkan suara yang sangat mencolok, dengan sekitar 97 persen pemilih mendukung kemerdekaan. Namun, hasil referendum tersebut tidak otomatis membuat Bougainville menjadi negara berdaulat. Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Bougainville masih harus bernegosiasi mengenai mekanisme dan waktu pelaksanaan pemisahan secara resmi.
Kini, negosiasi itu mulai memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah Bougainville menetapkan 1 September 2027 sebagai awal masa transisi menuju pemerintahan mandiri atau self-government. Pada fase ini, wilayah tersebut akan mengambil alih lebih banyak kewenangan pemerintahan sembari memperkuat institusi negara, sistem keamanan, tata kelola, serta kesiapan ekonomi sebelum mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada 2030.
Toroama menegaskan bahwa seluruh proses akan tetap berpijak pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Konstitusi Papua Nugini dan berbagai kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak selama proses perdamaian. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Papua Nugini agar transisi berlangsung damai.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Bougainville akan menjadi salah satu negara termuda di dunia. Kehadirannya juga akan mengubah peta politik di kawasan Pasifik sekaligus menambah daftar negara yang berada di sekitar Indonesia.
Meski target kemerdekaan telah ditetapkan pada 2030, proses tersebut masih bergantung pada keberhasilan negosiasi antara Bougainville dan Papua Nugini. Selama kedua pihak mampu mempertahankan komitmen terhadap jalur damai, dunia kemungkinan akan menyaksikan lahirnya negara baru di dekat Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
