Usai Mundur karena Sakit, Nanik Diminta Tetap Awasi BGN
Keputusan Nanik S. Deyang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah hanya sekitar 45 hari menjabat memunculkan babak baru dalam polemik lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah alasan kesehatan yang disampaikan, muncul pernyataan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru meminta Nanik tetap mengawasi BGN meski tidak lagi menjadi kepala lembaga tersebut.
Sumber: Humas Badan Gizi Nasional
Dalam unggahan yang kemudian dikutip berbagai media, Nanik mengaku telah meminta izin kepada Presiden untuk mengundurkan diri karena harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Menurutnya, Prabowo menerima pengunduran diri tersebut, tapi memintanya untuk tetap terlibat mengawasi BGN. Bahkan, Nanik menyatakan bahwa Presiden berencana membentuk dewan pengawas dan dirinya diminta menjadi ketua dewan tersebut.
Jika rencana itu benar-benar diwujudkan, banyak yang mempertanyakan arti pengunduran diri apabila sosok yang sama tetap memiliki posisi strategis dalam pengawasan lembaga yang baru saja ditinggalkannya. Secara administratif memang tidak ada larangan bagi mantan pejabat untuk menduduki posisi lain, tapi pemisahan yang jelas antara pelaksana dan pengawas merupakan prinsip penting.
Apalagi, BGN sedang berada dalam sorotan setelah sebelumnya diguncang dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG yang berujung pergantian pimpinan. Karena itu, publik tentu berharap reformasi kelembagaan menghadirkan sistem pengawasan yang benar-benar independen.
Nanik sendiri menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Ia bahkan mengatakan telah mengawal gagasan tersebut selama 14 tahun bersama Prabowo dan meyakini program itu bukan sekedar gerakan politik presiden. Ia benar-benar percaya bahwa MBG adalah upaya nyata dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan hasil petani, peternak dan pedagang lokal.
Sebelum mundur, Nanik juga mengklaim telah melakukan sejumlah pembenahan di internal BGN. Di antaranya mengevaluasi ribuan dapur MBG, menemukan ratusan satuan pelayanan yang bermasalah, membentuk 11 tim reformasi serta memfokuskan kembali program kepada kelompok penerima yang paling membutuhkan. Langkah-langkah tersebut disebut sebagai fondasi bagi perbaikan tata kelola BGN ke depan.
Namun di luar klaim reformasi itu, tantangan sesungguhnya justru berada pada konsistensi pemerintah membangun mekanisme pengawasan yang transparan. Selama ini, publik menyoroti besarnya anggaran MBG, berbagai kasus keracunan makanan, kualitas menu yang tidak merata hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dapur. Semua persoalan tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya kuat, tetapi juga dipercaya masyarakat.
Pada akhirnya, pengunduran diri Nanik mungkin memang dilandasi alasan kesehatan yang patut dihormati. Namun, jika sosok yang mundur tetap diberi kewenangan mengawasi lembaga yang sama, publik berhak bertanya apakah ini benar-benar sebuah transisi kepemimpinan atau sekadar perpindahan kursi dengan orang yang tetap sama.
Pemerintah harus memastikan pengawas tersebut memiliki independensi, mampu mengkritik tanpa beban kedekatan politik, dan bekerja untuk kepentingan publik. Sebab dalam pengelolaan program bernilai ratusan triliun rupiah, kepercayaan masyarakat dibangun oleh sistem yang mampu memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
