Trump Restui Program Nuklir Arab Saudi, AS Dikritik Terapkan Standar Ganda terhadap Iran

Amerika Serikat kembali membuat gebrakan di Timur Tengah. Presiden Donald Trump menyetujui kesepakatan kerja sama nuklir sipil selama 30 tahun dengan Arab Saudi, sebuah langkah yang disebut sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Riyadh. Keputusan ini langsung memicu pertanyaan besar, yakni mengapa Amerika Serikat begitu keras terhadap program nuklir Iran, tetapi justru membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan teknologi serupa?

Sumber: Chip Somodevilla/Getty

Kesepakatan yang ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman ini membuka peluang perusahaan-perusahaan Amerika untuk membangun reaktor nuklir di Arab Saudi. Bahkan, perjanjian tersebut memungkinkan Riyadh mempelajari pengayaan uranium apabila dianggap diperlukan untuk kebutuhan energi sipil, meski tetap berada di bawah mekanisme pengawasan bilateral.

Bagi Arab Saudi, energi nuklir dipandang sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Bagi pemerintahan Trump, kesepakatan ini menjadi peluang bisnis bernilai miliaran dolar sekaligus mempererat hubungan strategis dengan salah satu sekutu terpenting Amerika di Timur Tengah.

Standar Ganda?

Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat berulang kali menyatakan bahwa program nuklir Iran berpotensi digunakan untuk membuat senjata nuklir. Kekhawatiran tersebut bahkan menjadi salah satu alasan utama Washington menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi kepada Teheran dan dalam beberapa kesempatan melakukan operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran.

Kini, pemerintah AS justru menyetujui kerja sama yang memungkinkan Arab Saudi mengembangkan kemampuan pengayaan uranium. Padahal, teknologi tersebut juga dapat menjadi salah satu tahapan penting dalam produksi material untuk senjata nuklir.

Para ahli nonproliferasi nuklir menilai langkah ini berpotensi menjadi contoh yang berbahaya. Mereka khawatir negara-negara lain di Timur Tengah akan menuntut perlakuan serupa, sehingga memperbesar risiko perlombaan senjata di kawasan yang selama ini sudah dipenuhi konflik.

Berbeda dengan Era Biden

Kesepakatan ini juga menandai perubahan kebijakan dibanding pemerintahan sebelumnya. Di bawah Presiden Joe Biden, pembicaraan mengenai kerja sama nuklir dengan Arab Saudi dikaitkan dengan syarat normalisasi hubungan Riyadh dengan Israel. Syarat tersebut kini dihapus oleh pemerintahan Trump, sehingga fokus utama bergeser pada kerja sama ekonomi dan strategis antara kedua negara.

Walaupun sudah ditandatangani, perjanjian tersebut belum sepenuhnya berlaku. Sesuai aturan di Amerika Serikat, Kongres masih memiliki waktu untuk meninjau dan berupaya menolak kesepakatan tersebut. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik telah menyampaikan kekhawatiran bahwa kesepakatan ini melemahkan standar nonproliferasi nuklir yang selama puluhan tahun menjadi kebijakan luar negeri Amerika. Namun, membatalkannya diperkirakan tidak akan mudah karena membutuhkan dukungan politik yang besar untuk mengalahkan kemungkinan veto presiden.

Pada akhirnya, kerja sama ini menunjukkan bahwa dalam politik internasional, kepentingan ekonomi dan strategi sering kali lebih dominan daripada prinsip yang selama ini dikampanyekan. Ketika Iran dikecam karena mengejar teknologi nuklir, Arab Saudi justru memperoleh akses terhadap teknologi yang mirip dengan restu Washington. Perbedaan perlakuan inilah yang kini memunculkan kritik bahwa kebijakan nuklir Amerika Serikat di Timur Tengah lebih ditentukan oleh siapa sekutunya.